Berita Terbaru

  • Jabatan Publik di Luar Perdagangan: Tiga Cabang Hukum, Satu Kesimpulan

    Jabatan Publik di Luar Perdagangan: Tiga Cabang Hukum, Satu Kesimpulan

    Jual beli jabatan lazim dibicarakan sebagai perkara suap. Pembacaan itu benar, tetapi belum lengkap. Buku Jabatan Publik Bukan Komoditas: Reformasi Sistem Pengisian Jabatan dan Pemulihan Hakikat Pengabdian dalam Penyelenggaraan Negara karya Novel Suhendri, A.Md., S.H., M.H., menunjukkan bahwa praktik tersebut dapat diuji dari tiga cabang hukum sekaligus, dan ketiganya sampai pada kesimpulan yang sama.

    Dari sisi hukum pidana, pemberian dan penerimaan sesuatu untuk memperoleh jabatan berada dalam wilayah suap. Dari sisi hukum perdata, kesepakatan yang menjadikan jabatan sebagai objek transaksi tidak melahirkan hak apa pun, sebab perjanjian dengan sebab yang terlarang tidak mempunyai kekuatan. Pihak yang membayar tidak dapat menuntut kursi yang dijanjikan kepadanya.

    Sampul depan buku Jabatan Publik Bukan Komoditas
    Sampul depan buku Jabatan Publik Bukan Komoditas terbitan Penerbit Trivelia.

    Dari sisi hukum administrasi, kewenangan mengangkat pejabat diberikan untuk tujuan tertentu, yaitu menempatkan orang yang cakap pada jabatan yang tepat. Pengangkatan yang lahir dari transaksi menyimpang dari tujuan itu dan karenanya merupakan penyalahgunaan wewenang. Buku ini merangkum ketiga pembacaan tersebut dalam satu prinsip: jabatan publik tidak dapat dipindahtangankan dengan imbalan apa pun.

    Prinsip itu membawa akibat pada rancangan kelembagaan. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 121/PUU-XXII/2024 menegaskan pentingnya pengawasan sistem merit oleh lembaga yang independen. Pengisian jabatan tidak boleh sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan atas hasilnya, sebab diskresi tanpa pengawasan adalah ruang tempat harga jabatan ditentukan.

    Sumbangan buku ini bagi kalangan hukum terletak pada pergeseran cara pandang. Jual beli jabatan bukan hanya persoalan pembuktian suap di ruang sidang, melainkan persoalan rancangan sistem: seberapa luas diskresi pejabat yang mengangkat, seberapa terbuka prosesnya, dan seberapa nyata pemulihan bagi aparatur yang dirugikan. Hukum yang hanya menghukum akan selalu datang terlambat. Hukum yang menata kewenangan mencegah transaksi sebelum terjadi.

    Tulisan ini disarikan dari gagasan dalam buku Jabatan Publik Bukan Komoditas: Reformasi Sistem Pengisian Jabatan dan Pemulihan Hakikat Pengabdian dalam Penyelenggaraan Negara karya Novel Suhendri, A.Md., S.H., M.H. (Penerbit Trivelia, PT Trivelia Media Nusantara, 2026).

  • Pancasila sebagai Batu Uji Kebijakan: Ketika Legalitas Belum Tentu Legitimasi

    Pancasila sebagai Batu Uji Kebijakan: Ketika Legalitas Belum Tentu Legitimasi

    Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menegaskan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara. Rumusan itu kokoh di atas kertas, tetapi menyisakan pertanyaan praktis: bagaimana sebuah rancangan kebijakan diuji terhadap Pancasila sebelum ia disahkan? Buku Mambangkik Batang Tarandam: Mengembalikan Marwah Bangsa dan Meluruskan Arah Penyelenggaraan Negara karya Novel Suhendri, A.Md., S.H., M.H., mencoba menjawabnya dari sisi hukum tata negara.

    Jawaban yang ditawarkan berupa lima pertanyaan penguji, satu untuk setiap sila, yang diajukan terhadap setiap kebijakan negara. Pendekatan ini memindahkan Pancasila dari ruang upacara ke meja perancang peraturan. Buku ini sekaligus mengingatkan pengalaman masa lalu, ketika Pancasila dijadikan tafsir tunggal penguasa. Batu uji yang dimaksud karena itu bukan alat untuk membungkam, tetapi ukuran yang terbuka untuk diperdebatkan.

    Sampul depan buku Mambangkik Batang Tarandam
    Sampul depan buku Mambangkik Batang Tarandam terbitan Penerbit Trivelia.

    Pembedaan antara legalitas dan legitimasi menjadi benang merah pembahasan. Peraturan yang dibentuk menurut prosedur memang sah, tetapi keabsahan prosedural belum menjamin keadilan isinya. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 telah menegaskan partisipasi yang bermakna, yakni hak masyarakat untuk didengar, dipertimbangkan, dan memperoleh penjelasan. Buku ini membacanya sejajar dengan pepatah bulek aia dek pambuluah, bulek kato dek mupakat: kesepakatan lahir dari proses yang sungguh-sungguh mempertemukan pendapat, bukan dari ketukan palu yang tergesa.

    Etika jabatan mendapat perhatian yang sama. Sumpah jabatan selama ini cenderung diperlakukan sebagai seremoni. Buku ini mengusulkan agar pelanggaran sumpah diberi akibat hukum yang nyata sebagai alasan pemberhentian, serta agar peradilan etik ditata melalui undang-undang. Pengawasan terhadap pengisian jabatan aparatur juga disorot dengan merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XXII/2024 mengenai lembaga independen pengawas sistem merit.

    Sampul belakang buku Mambangkik Batang Tarandam
    Sampul belakang buku Mambangkik Batang Tarandam.

    Ukuran lama dari adat Minangkabau dipakai sebagai lensa: rajo adia rajo disambah, rajo lalim rajo disanggah. Pemimpin dihormati karena keadilannya, dan koreksi atas kekuasaan yang menyimpang merupakan bagian dari tertib hukum. Bagi kalangan hukum, pesan itu jelas. Negara hukum tidak cukup ditegakkan dengan menambah peraturan; ia menuntut kekuasaan yang bersedia diuji.

    Tulisan ini disarikan dari gagasan dalam buku Mambangkik Batang Tarandam: Mengembalikan Marwah Bangsa dan Meluruskan Arah Penyelenggaraan Negara karya Novel Suhendri, A.Md., S.H., M.H. (Penerbit Trivelia, PT Trivelia Media Nusantara, 2026).

  • Tiga Pilar Profesi Hukum: Mengapa Independensi Saja Tidak Pernah Cukup

    Tiga Pilar Profesi Hukum: Mengapa Independensi Saja Tidak Pernah Cukup

    Independensi kerap dipandang sebagai jantung profesi hukum. Hakim harus bebas dari tekanan, jaksa harus mandiri dalam menuntut, dan advokat harus leluasa membela kepentingan kliennya. Namun, pengalaman menunjukkan bahwa independensi yang berdiri sendiri justru dapat menjadi persoalan baru.

    Gagasan itu diurai dalam buku Profesi Hukum di Indonesia: Membangun Profesi Hukum yang Independen, Profesional, dan Berintegritas karya Novel Suhendri, A.Md., S.H., M.H. Buku ini menempatkan independensi, profesionalisme, dan integritas sebagai tiga pilar yang saling mensyaratkan, bukan sebagai nilai yang dapat dipilih salah satunya.

    Sampul depan buku Profesi Hukum di Indonesia
    Sampul depan buku Profesi Hukum di Indonesia terbitan Penerbit Trivelia.

    Relasi ketiganya dirumuskan secara tegas. Independensi tanpa integritas berisiko melahirkan kesewenang-wenangan: kebebasan yang tidak dikawal nurani dapat dipakai untuk kepentingan pribadi. Integritas tanpa profesionalisme kerap berhenti sebagai niat baik yang kurang bermutu, karena kejujuran tanpa kecakapan tidak cukup untuk melindungi hak pencari keadilan. Profesionalisme tanpa independensi mudah berubah menjadi keahlian yang tunduk pada tekanan kekuasaan maupun uang.

    Kerangka tersebut digunakan untuk membaca problematika setiap profesi hukum di Indonesia: independensi yang mudah goyah, mutu yang belum merata sejak hulu pendidikan, etika yang terpecah di antara berbagai organisasi, serta pengawasan yang belum bertaji justru pada perkara-perkara berat. Kajiannya bertumpu pada peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan kepustakaan yang termutakhir.

    Agenda pembenahan yang ditawarkan menyentuh seluruh siklus profesi, mulai dari pendidikan dan rekrutmen, penguatan dan penegakan kode etik, reformasi sistem pengawasan, sampai harmonisasi regulasi dan kelembagaan. Buku ini juga menatap tantangan era digital dan kecerdasan buatan, dengan penegasan bahwa teknologi boleh mempercepat kerja hukum, tetapi tidak boleh mengambil alih nurani yang menjadi intinya.

    Bagi kalangan hukum, gagasan ini menjadi pengingat bahwa memperjuangkan independensi profesi harus berjalan seiring dengan kesediaan untuk diawasi dan kesungguhan menjaga mutu. Tanpa itu, independensi hanya akan menjadi tameng, bukan jaminan keadilan.

    Tulisan ini disarikan dari gagasan dalam buku Profesi Hukum di Indonesia: Membangun Profesi Hukum yang Independen, Profesional, dan Berintegritas karya Novel Suhendri, A.Md., S.H., M.H. (Penerbit Trivelia, PT Trivelia Media Nusantara, 2026).

  • Tidak Semua Masalah Ketatanegaraan Harus Diselesaikan dengan Mengubah UUD

    Tidak Semua Masalah Ketatanegaraan Harus Diselesaikan dengan Mengubah UUD

    Dalam perdebatan hukum tata negara, ada godaan yang terus berulang: setiap kebuntuan dibaca sebagai cacat konstitusi. Ketika hubungan Presiden dan DPR tidak harmonis, UUD disalahkan. Ketika DPD terasa lemah, UUD disalahkan. Ketika putusan Mahkamah Konstitusi tidak dipatuhi, UUD lagi-lagi disalahkan. Seolah-olah semua masalah hanya bisa diselesaikan dengan mengubah hukum tertinggi.

    Cara pandang itu perlu diuji. Konstitusi adalah hukum dasar yang memuat prinsip, bukan rincian. Banyak persoalan yang dikeluhkan sebenarnya lahir dari undang-undang pelaksananya, dari praktik kelembagaan, atau dari lemahnya kepatuhan, bukan dari bunyi pasal UUD.

    Sampul depan buku Wacana Amendemen Kelima UUD NRI Tahun 1945
    Sampul depan buku Wacana Amendemen Kelima UUD NRI Tahun 1945 terbitan Penerbit Trivelia.

    Ambil contoh ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan MK bersifat final dan mengikat sejak diucapkan. Masalahnya bukan pada kekuatan putusan itu dalam UUD, melainkan pada kemauan lembaga lain untuk menindaklanjutinya. Mengubah UUD tidak otomatis menumbuhkan kepatuhan. Yang lebih dibutuhkan adalah mekanisme tindak lanjut dan sanksi di tingkat undang-undang.

    Logika inilah yang ditegaskan melalui Uji Kebutuhan Konstitusional dalam buku Wacana Amendemen Kelima UUD NRI Tahun 1945. Salah satu lapis ujinya menanyakan apakah ada jalan penyelesaian di luar perubahan UUD. Pertanyaan ini sederhana, tetapi efeknya besar. Setelah diuji dengan jujur, sebagian agenda amendemen ternyata cukup diselesaikan melalui revisi undang-undang, penguatan konvensi ketatanegaraan, atau penafsiran pengadilan.

    Pendekatan ini juga menjaga wibawa konstitusi. UUD yang terlalu sering diubah untuk urusan yang sebenarnya teknis akan kehilangan kedudukannya sebagai hukum dasar. Konstitusi semestinya disentuh hanya ketika persoalannya memang berada di tingkat konstitusi dan tidak bisa diselesaikan dengan cara lain.

    Sampul belakang buku Wacana Amendemen Kelima UUD NRI Tahun 1945
    Sampul belakang buku Wacana Amendemen Kelima UUD NRI Tahun 1945.

    Bagi praktisi dan akademisi hukum, sikap ini mengandung disiplin berpikir yang penting. Sebelum mengusulkan perubahan UUD, kita wajib bertanya di mana sebenarnya letak masalahnya. Jangan sampai energi politik yang besar untuk amendemen dihabiskan demi persoalan yang sebenarnya bisa dibereskan oleh pembentuk undang-undang.

    Menghormati konstitusi berarti tidak memperlakukannya sebagai jalan pintas.

    Tulisan ini disarikan dari gagasan dalam buku Wacana Amendemen Kelima UUD NRI Tahun 1945: Sistem Ketatanegaraan Indonesia untuk Menjawab Tantangan Zaman karya Novel Suhendri, A.Md., S.H., M.H. (Penerbit Trivelia, PT Trivelia Media Nusantara, 2026).

  • Sebelum Peraturan Ditulis, Tanyakan Dulu: Perlukah?

    Sebelum Peraturan Ditulis, Tanyakan Dulu: Perlukah?

    Setiap rancangan peraturan biasanya dibahas dari isinya: apa yang diatur, siapa yang terikat, dan sanksi apa yang disiapkan. Pertanyaan yang lebih mendasar jarang diajukan, yaitu apakah peraturan itu memang diperlukan. Padahal dari pertanyaan sederhana inilah mutu sebuah sistem regulasi ditentukan.

    Tanpa pertanyaan itu, peraturan lahir karena kebiasaan, bukan karena kebutuhan. Akibatnya tampak di mana-mana: tumpang tindih aturan dalam perizinan dan investasi, dalam tata ruang, pertanahan, kehutanan, dan sumber daya alam. Aturan pusat dan daerah tidak selalu sejalan, dan pencari keadilan tidak tahu aturan mana yang sebenarnya berlaku.

    Sampul buku Sistem Regulasi Indonesia karya Novel Suhendri
    Sampul buku Sistem Regulasi Indonesia terbitan Penerbit Trivelia.

    Persoalannya berakar di hulu: hierarki dan kekuatan hukum peraturan perundang-undangan, politik pembentukan undang-undang, harmonisasi dan sinkronisasi, sampai problematika perubahan, evaluasi, dan pencabutan regulasi. Salah satu sumber masalah yang paling sering luput adalah rantai delegasi. Kewenangan mengatur yang terus dilimpahkan ke peraturan yang lebih rendah membuat aturan berlapis dan sulit ditelusuri, sehingga setiap peraturan pelaksana perlu jelas dasar dan batasnya.

    Buku Sistem Regulasi Indonesia: Mengatasi Obesitas Regulasi dan Mewujudkan Kepastian Hukum menjawab persoalan itu dengan model pengendalian siklus hidup regulasi. Regulasi dibentuk hanya bila lolos uji kebutuhan, bebannya dibaca dengan lensa keadilan finansial, dievaluasi secara berkala, dan dicabut secara tertib apabila tidak lagi diperlukan. Model itu dilengkapi usulan kelembagaan pengelola regulasi dan digitalisasi sistem regulasi nasional.

    Praktik negara lain menunjukkan bahwa pendekatan ini bukan utopia. Inggris mengenal Better Regulation, Australia menerapkan Regulatory Impact Assessment, Singapura menyederhanakan regulasinya secara sistematis, dan Amerika Serikat, Selandia Baru, serta negara-negara OECD mengendalikan beban regulasi dengan ukuran yang dapat diperiksa.

    Bagi praktisi hukum, pendekatan ini menyentuh pekerjaan sehari-hari: menelusuri aturan yang tumpang tindih, menafsirkan kewenangan yang kabur, dan menjelaskan kepada klien mengapa aturan yang sama dapat dibaca berbeda. Bagi pembentuk peraturan, ia mengingatkan bahwa menahan diri untuk tidak membuat aturan baru kadang merupakan keputusan regulasi yang paling bermutu.

    Peraturan yang baik dimulai bukan dari pasal pertama, melainkan dari jawaban jujur atas satu pertanyaan: perlukah?

    Tulisan ini disarikan dari gagasan dalam buku Sistem Regulasi Indonesia: Mengatasi Obesitas Regulasi dan Mewujudkan Kepastian Hukum karya Novel Suhendri, A.Md., S.H., M.H. (Penerbit Trivelia, PT Trivelia Media Nusantara, 2026).

  • Pasal Sama, Pidana Berbeda: Batas antara Disparitas yang Wajar dan yang Tidak

    Pasal Sama, Pidana Berbeda: Batas antara Disparitas yang Wajar dan yang Tidak

    Pedoman pemidanaan dalam KUHP Nasional adalah langkah maju yang patut diakui. Sejak berlaku 2 Januari 2026, pedoman itu wajib dipertimbangkan hakim berdasarkan KUHAP yang baru. Namun pedoman tersebut baru menyebut apa yang harus ditimbang, tanpa menyediakan berapa dan bagaimana. Di ruang kosong itulah disparitas putusan pidana terus bermula.

    Perlu ditegaskan bahwa tidak setiap perbedaan putusan adalah masalah. Perbedaan yang lahir dari keadaan perkara yang memang berbeda dapat dibenarkan, bahkan dituntut oleh keadilan. Persoalannya adalah perbedaan yang tidak memiliki dasar, atau yang dasarnya tidak pernah dijelaskan dalam putusan.

    Sampul buku Disparitas Pemidanaan di Indonesia karya Novel Suhendri
    Sampul buku Disparitas Pemidanaan di Indonesia terbitan Penerbit Trivelia.

    Untuk memisahkan keduanya diperlukan ukuran yang dapat diperiksa. Buku Disparitas Pemidanaan di Indonesia: Sistem Pemidanaan untuk Mewujudkan Konsistensi dan Keadilan Putusan Hakim merumuskan uji empat lapis: dasar pembeda, kadar pembeda, alasan, dan keberlakuan umum. Perbedaan putusan dianggap wajar bila ada dasar pembeda yang nyata, kadarnya sebanding dengan perbedaan itu, alasannya dijelaskan, dan alasan yang sama akan dipakai pada perkara lain yang serupa.

    Uji tersebut diterapkan pada putusan nyata pengadilan Indonesia, lalu hasilnya dibandingkan dengan dua sistem yang sering dirujuk, yaitu Federal Sentencing Guidelines di Amerika Serikat dan Sentencing Council di Inggris dan Wales. Dari sana dirumuskan model pemidanaan Indonesia yang konsisten, proporsional, dan berkeadilan, lengkap dengan usulan rumusan norma serta peta jalan pembaruannya.

    Kekhawatiran yang lazim muncul adalah bahwa konsistensi akan mengekang kebebasan hakim. Kekhawatiran itu keliru arah. Konsistensi bukan ancaman bagi independensi hakim, melainkan syarat agar kebebasan hakim dipercaya publik. Hakim yang bebas tetapi tidak dapat menjelaskan mengapa perkara serupa diputus berbeda justru melemahkan kepercayaan pada kebebasan itu sendiri.

    Bagi hakim, jaksa, dan advokat, uji empat lapis dapat menjadi alat kerja sehari-hari: untuk menyusun pertimbangan, menuntut, atau membela dengan rujukan yang terukur. Bagi pembentuk undang-undang, ia menunjukkan bagian mana dari pedoman pemidanaan yang masih perlu diisi.

    Keadilan tidak menuntut semua perkara diputus sama. Keadilan menuntut agar setiap perbedaan punya alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

    Tulisan ini disarikan dari gagasan dalam buku Disparitas Pemidanaan di Indonesia: Sistem Pemidanaan untuk Mewujudkan Konsistensi dan Keadilan Putusan Hakim karya Novel Suhendri, A.Md., S.H., M.H. (Penerbit Trivelia, PT Trivelia Media Nusantara, 2026).

  • Kewajiban Tanpa Alamat: Celah Mendasar Hukum Bisnis Kita

    Kewajiban Tanpa Alamat: Celah Mendasar Hukum Bisnis Kita

    Hukum bisnis Indonesia menyimpan celah yang mendasar: banyak kewajiban ditetapkan, tetapi tidak jelas siapa yang menagih, siapa yang memeriksa, dan apa sanksinya bila diabaikan. Kewajiban semacam itu tampak tegas di atas kertas, tetapi dalam praktik ia menggantung tanpa alamat.

    Pelaku usaha kini dibebani kewajiban menilai risiko, menyusun dokumentasi, dan membuktikan kepatuhan, baik dalam ekosistem digital maupun perdagangan global. Namun peraturan jarang menetapkan kepada siapa kewajiban itu dipertanggungjawabkan. Yang dibutuhkan bukan undang-undang baru dari nol, melainkan kaidah penghubung: ketentuan yang memasangkan setiap kewajiban dengan penanggung jawab, pengawas, dan mekanisme pertanggungjawabannya.

    Sampul tiga buku Seri Hukum Bisnis karya Novel Suhendri terbitan Penerbit Trivelia
    Tiga buku Seri Hukum Bisnis terbitan Penerbit Trivelia.

    Celah yang sama tampak pada profesi hukum. Telaah atas peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan praktik negara lain menunjukkan bahwa profesi hukum Indonesia masih diatur sebagai profesi tanpa perusahaan. Layanan hukum diperlakukan seolah bukan kegiatan usaha, sehingga tidak ada kerangka yang memastikan ia dikelola secara profesional, terukur, dan bertanggung jawab.

    Celah ketiga ada pada keberlanjutan. Pandangan yang lazim menganggap kewajiban keberlanjutan perseroan selesai ketika program tanggung jawab sosial dan lingkungan telah dianggarkan dan dilaporkan. Pandangan itu perlu dikritik. Keberlanjutan semestinya dipahami sebagai asas kehati-hatian: kewajiban mencegah kerugian bagi pekerja, konsumen, masyarakat, dan lingkungan sejak keputusan perseroan diambil, dengan model pertanggungjawaban dan pihak yang berhak menagihnya, termasuk melalui rumusan norma dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.

    Ketiga celah itu dibedah dalam seri buku Hukum Bisnis di Era Digital dan Global, Hukum Bisnis dan Entrepreneurship, dan Hukum Bisnis Berkelanjutan. Benang merahnya satu: setiap kewajiban hukum harus punya alamat yang jelas.

    Bagi advokat, konsultan hukum, dan penasihat hukum perusahaan, celah ini bukan sekadar persoalan akademik. Setiap hari mereka harus menjelaskan kepada klien kewajiban mana yang benar-benar ditagih, siapa yang berwenang memeriksanya, dan risiko apa yang nyata.

    Hukum bisnis yang bermutu tidak diukur dari banyaknya kewajiban yang ditetapkan, melainkan dari kejelasan siapa yang bertanggung jawab atas setiap kewajiban itu.

    Tulisan ini disarikan dari gagasan dalam tiga buku seri hukum bisnis karya Novel Suhendri, A.Md., S.H., M.H.: Hukum Bisnis di Era Digital dan Global, Hukum Bisnis dan Entrepreneurship, dan Hukum Bisnis Berkelanjutan (Penerbit Trivelia, PT Trivelia Media Nusantara, 2026).

  • Dari Tubuh ke Uang: Menakar Sanksi Finansial yang Adil

    Ada anggapan lama yang masih bertahan dalam praktik hukum pidana kita: sanksi bernilai uang hanyalah pelengkap pidana penjara. Denda dibaca sebagai tambahan, uang pengganti sebagai urusan administratif, dan restitusi bagi korban sebagai kebaikan hati yang boleh ada boleh tidak. Anggapan itu perlu digugat.

    Sejarah pemidanaan justru menunjukkan arah sebaliknya. Jauh sebelum penjara dikenal, tradisi ganti rugi adalah cara utama masyarakat menanggapi kejahatan. Hukum pidana Indonesia mutakhir, melalui KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, dan KUHAP baru (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025), kembali memberi tempat yang besar pada dimensi finansial pemidanaan.

    Dimensi itu luas: pidana denda, pertanggungjawaban korporasi, uang pengganti, perampasan aset, sampai restitusi dan kompensasi bagi korban. Negara lain telah lama menatanya dengan serius, dari sistem denda harian di Jerman, ontneming di Belanda, Proceeds of Crime Act 2002 di Inggris, hingga forfeiture di Amerika Serikat.

    Buku Keadilan Finansial dalam Sistem Pertanggungjawaban Pidana Kontemporer menempatkan keadilan finansial sebagai pijakan untuk menata semua itu. Gagasan utamanya: sanksi finansial yang adil harus menimbang dua hal sekaligus, yaitu besarnya kerugian yang ditimbulkan dan kemampuan finansial pelaku.

    Dua ukuran itu penting karena sanksi finansial yang hanya melihat kerugian akan menghancurkan pelaku yang miskin sekaligus tidak terasa bagi pelaku yang kaya. Sebaliknya, sanksi yang hanya melihat kemampuan pelaku akan mengabaikan korban. Keadilan finansial berdiri di antara keduanya.

    Bagi hakim dan jaksa, cara pandang ini memberi dasar untuk menakar denda, uang pengganti, dan restitusi secara proporsional. Bagi pembentuk undang-undang, ia menunjukkan bahwa pergeseran dari pidana badan ke sanksi finansial memerlukan kerangka keadilan tersendiri, bukan sekadar menaikkan angka.

    Pergeseran dari tubuh ke uang adalah kemajuan peradaban hukum pidana. Namun kemajuan itu hanya bermakna bila sanksi finansialnya ditakar dengan adil.

    Tulisan ini disarikan dari gagasan dalam buku Keadilan Finansial dalam Sistem Pertanggungjawaban Pidana Kontemporer karya Novel Suhendri, A.Md., S.H., M.H. (Penerbit Nasmedia, PT Nas Media Indonesia, 2026).

  • Keuangan Negara sebagai Amanat Konstitusi

    Pengelolaan keuangan negara sering dibicarakan sebagai urusan teknis: angka, pos anggaran, realisasi, dan serapan. Cara pandang itu tidak salah, tetapi tidak cukup. Keuangan negara adalah pelaksanaan amanat konstitusi untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran rakyat. Setiap rupiah yang dipungut dan dibelanjakan negara adalah soal keadilan, bukan hanya soal akuntansi.

    Dari sudut pandang itu, keadilan finansial dapat diajukan sebagai asas konstitusional yang mengikat dalam pengelolaan keuangan negara. Asas ini dapat dijabarkan ke dalam empat dimensi: keadilan distributif dalam pembagian manfaat, keadilan alokatif dalam penempatan sumber daya, keadilan prosedural dalam cara keputusan diambil, dan keadilan restoratif dalam pemulihan kerugian.

    Masalah terbesar kita bukan pada ketiadaan aturan, melainkan pada jarak antara hukum yang tertulis dan hukum yang dijalankan. Transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan masih lemah. Penanganan perkara keuangan negara menunjukkan disparitas antara norma dan praktik. Ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah terus berlanjut.

    Buku Keadilan Finansial dalam Pengelolaan Keuangan Negara: Perspektif Hukum Tata Negara menelaah jarak itu dan menawarkan arah kebijakan serta strategi implementasi keadilan finansial. Gagasannya melanjutkan Teori Keadilan Finansial yang sebelumnya diterapkan pada hukum pemilihan kepala daerah.

    Menempatkan keadilan finansial sebagai asas konstitusional membawa konsekuensi praktis. Kebijakan anggaran dapat diuji bukan hanya dari kepatuhan prosedurnya, tetapi juga dari keadilan hasilnya. Pengawasan tidak berhenti pada kesesuaian dengan rencana, tetapi menjangkau pertanyaan siapa yang menerima manfaat dan siapa yang menanggung beban.

    Bagi penyelenggara negara, asas ini adalah pengingat bahwa diskresi anggaran selalu terikat pada tujuan konstitusional. Bagi warga, ia adalah dasar untuk menuntut agar uang negara dikelola secara adil, bukan sekadar tertib.

    Keuangan negara yang dikelola tertib belum tentu adil. Konstitusi menuntut keduanya.

    Tulisan ini disarikan dari gagasan dalam buku Keadilan Finansial dalam Pengelolaan Keuangan Negara: Perspektif Hukum Tata Negara karya Novel Suhendri, A.Md., S.H., M.H. (Penerbit Nasmedia, PT Nas Media Indonesia, 2026).

  • Siapa Menanggung Ongkos ketika Pilkada Dicederai?

    Biaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tidak kecil. Lebih mahal lagi ketika pelanggaran oleh peserta memaksa pemungutan suara diulang. Setiap pemungutan suara ulang dibiayai APBN dan APBD, yaitu uang rakyat. Pertanyaannya jarang diajukan: siapa yang semestinya menanggung ongkos itu?

    Selama ini jawabannya hampir selalu negara. Aktor politik yang melanggar dapat didiskualifikasi atau dipidana, tetapi beban keuangan akibat perbuatannya tetap dipikul anggaran publik. Di sini ada ketidakadilan yang luput dari perhatian: pihak yang mencederai proses demokrasi tidak ikut menanggung biaya pemulihannya.

    Teori Keadilan Finansial menawarkan cara pandang untuk mengisi kekosongan itu. Biaya demokrasi yang ditanggung keuangan negara perlu diimbangi kerangka pertanggungjawaban hukum yang adil bagi para aktor politik, terutama ketika pelanggaran mereka memaksa pemungutan suara diulang dan menambah beban anggaran.

    Buku Keadilan Finansial: Teori dan Penerapannya dalam Hukum Pemilihan Kepala Daerah tidak berhenti pada tataran teori. Ia merumuskan usulan pasal baru untuk perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, antara lain Pasal 157A, 158A, 166A, 187E, dan 187F, sebagai masukan akademik bagi pembentuk undang-undang dalam merevisi Undang-Undang Pilkada.

    Usulan itu mengandung pesan yang lebih luas. Keadilan dalam pilkada tidak hanya menyangkut hasil suara, tetapi juga soal siapa yang semestinya menanggung ongkos ketika proses demokrasi dicederai. Pertanggungjawaban yang hanya bersifat administratif atau pidana belum menyentuh dimensi finansialnya.

    Bagi penyelenggara pemilu dan pembentuk undang-undang, cara pandang ini membuka ruang untuk menata ulang akibat hukum pelanggaran pilkada. Bagi publik, ia menegaskan bahwa demokrasi yang mahal tidak boleh dibiarkan makin mahal oleh mereka yang justru merusaknya.

    Demokrasi memang berbiaya. Yang tidak boleh terjadi adalah biayanya ditanggung rakyat, sementara pelanggarnya bebas dari tanggungan.

    Tulisan ini disarikan dari gagasan dalam buku Keadilan Finansial: Teori dan Penerapannya dalam Hukum Pemilihan Kepala Daerah karya Novel Suhendri, A.Md., S.H., M.H. (Penerbit Nasmedia, PT Nas Media Indonesia, 2026).